DIARY LATSAR CPNS (2)

DIARY LATSAR CPNS (2)
AKUNTABILITAS: KUNCI DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERKINERJA

Kegiatan Latihan Dasar tanggal 06 Juli 2018, kami kembali mendapatkan materi terkait Akuntabiltas dari Bapak Novi GA Pelenkahu dan Dr. Elly Fariani.  Pembelajaran terkait akuntabilitas di hari kedua tampaknya jauh lebih menarik dibandingkan dengan hari pertama. Pembelajaran lebih menyoroti aspek praktis dari implementasi akuntabilitas itu sendiri dalam pemerintahan.  Berbagai isu terkait akuntabilitas juga didiskusikan secara lebih mendalam dalam konteks kewajiban kami sebagai CPNS.

Bapak Novi GA menyoroti akuntabilitas dalam koridor pemeriksaaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemegang kewenangan akan hal tersebut.  Beliau menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah, baik vertical maupun horizontal atas pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelaksanaan kebijakan publik.  Akuntabilitas dilaksanakan dalam rangka menciptakan democratic control, sebagai bentuk integrity of operation, serta dalam rangka mendorong kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan kinerja, ada satu hal menarik yang dapat saya simpulkan dari pemaparan Bapak Novi GA, bahwa di lingkungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kinerja hanya dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk melaksanakan suatu program/kegiatan.  Jadi, ketika suatu program/kegiatan telah dilaksanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, maka instansi pemerintah tersebut sudah dikatakan berkinerja/akuntabel.  

Paradigma ini jelas sangat berbeda dengan pemahaman kami di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).  Kami memahami kinerja lebih kepada aspek result oriented.  Artinya, seseorang/organisasi dikatakan sudah berkinerja ketika program/kegiatan yang dilaksanakannya telah mampu memberikan dampak/manfaat bagi masyarakat (outcome).  Namun demikian, pemaparan Bapak Novi GA semakin memperkaya pemahaman kami tentang kinerja pada khususnya, dan tentang akuntabilitas pada umumnya.

Berbeda dengan Bapak Novi yang berfokus pada aspek pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, Dr. Elly Fariani lebih berfokus pada pembahasan terkait bagaimana menciptakan akuntabilitas di pemerintah di tengah berbagai konflik kepentingan yang ada.  Satu hal yang beliau tekankan adalah bahwa komitmen pemimpin, penciptaan lingkungan kinerja yang kondusif, penciptaan budaya organisasi yang akuntabel, penegakan hukum, dan optimalisasi Sistem Pengendalian Internal (SIP) sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas dalam organisasi.

Kegiatan di kelas ditutup dengan diskusi menarik terhadap beberapa isu, seperti kasus OTT KPK, kasus penyalahgunaan akuntabilitas sebagai pengurus koperasi, kasus PNS mogok kerja, kasus pemecatan PNS di Brebes, serta kasus PNS dan pejabat yang berbisnis.  Diskusi tersebut semakin memperkaya pemahaman kami dan menajamkan analisis kami terhadap berbagai kasus akuntabilitas public.

Saran yang dapat saya sampaikan di akhir sesi materi akuntabilitas ini adalah diperlukan berbagai narasumber materi akuntabilitas dari berbagai latar belakang dan sudut pandang.  Pemahaman akan akuntabilitas akan lebih komprehensif ketika disajikan oleh beberapa narasumber dari Kementerian/Lembaga yang terkait, seperti dari Kementerian PAN-RB, BAPPENAS, BPK, BPKP, dan lain sebagainya.  Hal ini mengingat konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri masih dipahami secara berbeda antara stakeholder satu dengan lainnya.

BACA JUGA
DIARY LATS AR CPNS (1)
DIARY LATSAR CPNS (2)
DIARY LATSAR CPNS (3)
DIARY LATSAR CPNS (4)
DIARY LATSAR CPNS (5)
DIARY LATSAR CPNS (6)
DIARY LATSAR CPNS (7)
DIARY LATSAR CPNS (8)
DIARY LATSAR CPNS (9)
DIARY LATSAR CPNS (10)
DIARY LATSAR CPNS (11)
DIARY LATSAR CPNS (12)
DIARY LATSAR CPNS (13)
DIARY LATSAR CPNS (14)
DIARY LATSAR CPNS (15)
DIARY LATSAR CPNS FINAL