DIARY LATSAR CPNS (13)

DIARY LATSAR CPNS (13) 
WHOLE OF GOVERNMENT: 
TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Kegiatan Latihan Dasar tanggal 20 Juli 2018 kali ini, kami memulai sesi baru yang sangat menarik, yaitu tentang whole of Government besama Dr. Marcelino Pandin, Bapak Dedi A. Barnadi, dan Bapak Bayu.  Kami banyak berdikusi tentang konsep whole of Government, penerapan whole of Government dalam pelayanan public di Indonesia, serta penerapan whole of Government dalam implementasi kebijakan public di Indonesia.  Berkaitan dengan itu, kami juga banyak membahas tentang leadership service dan whole of Government dalam konteks tata negara di Indonesia.

Pada intinya, munculnya konsep whole of Government merupakan jawabatan atas kondisi pemerintahan Indonesia saat ini.  Ego-sektoral yang masih melakat di birokrasi kita membuat pelayanan public dan pembangunan nasional menjadi terhambat.  Masing – masing intansi pemerintah hanya berlomba menyelesaikan program-programnya tanpa adanya sinergitas yang baik dalam mencapai tujuan tertentu.  Sayangnya, kondisi tersebut didukung dengan tidak adanya penekanan aspek whole of Government dalam Key Performance Indicator (KPI) kita (di Indonesia dikenal dengan nama Indicator Kinerja Utama (IKU)).  Mustinya, sinergitas antar-instansi menjadi salah satu IKU instansi pemerintah di Indonesia, sehingga lebih diperhatikan dalam proses pelaksanaannya.

Salah satu bentuk whole of Government yang telah terimplentasi di Kementerian PAN-RB yaitu Sistem Aplikasi LAPOR.  Aplikasi LAPOR merupakan integrasi sistem pengaduan dari Kementerian PAN-RB, KSP (Kantor Staff Presiden), dan Ombudsman.  Melalui LAPOR, masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan public yang diberikan pemerintah, dapat menyampaikan aspirasinya dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien.  Lesson learn yang dapat diambil dari contoh tersebut adalah bahwa penerapan konsep whole of Government dalam instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan public.  Asapun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat menjadi jembatan untuk mewadahi inovasi tersebut.

Bentuk implementasi whole of Government lain di Kementerian PAN-RB yaitu pembangunan Mal Pelayanan Publik.  Hampir sama dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).   Mal pelayanan publik mengintegrasikan berbagai pelayanan administrative masyarakat dalam satu tempat/Gedung yang sama.  Pembangunan mall pelayanan publik jelas harus mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perizinan, Dinas Perdagangan, dan lain sebagainya.  Info lebih lengkap terkait dengan Mal Pelayanan Publik bisa dibaca DISINI.

Lesson learn yang dapat diambil dari contoh tersebut adalah bahwa dalam penerapan whole of Government, masing – masing instansi harus mampu bersinergitas dan mengutamakan kepentingan public di atas kepentingan golongan.

Lesson learn lainnya yang dapat saya ambil dari sesi kali ini adalah bahwa untuk menciptakan whole of Government di Indonesia, maka aspek perencanaan harus diperhatikan.  Ketika perencanaan sudah berorientasi hasil (outcome) maka alur pelaksanaan whole of Government dibawahnya akan semakin mudah.  Tujuan organisasi (di level outcome) nantinya akan diturunkan ke dalam sasaran, program, dan kegiatan, yang masing-masing memiliki penanggung jawab.  Masing – masing penanggung jawab kemudian harus bersinergi demi tercapainya tujuan organisasi.

BACA JUGA
DIARY LATSAR CPNS (1)
DIARY LATSAR CPNS (2)
DIARY LATSAR CPNS (3)
DIARY LATSAR CPNS (4)
DIARY LATSAR CPNS (5)
DIARY LATSAR CPNS (6)
DIARY LATSAR CPNS (7)
DIARY LATSAR CPNS (8)
DIARY LATSAR CPNS (9)
DIARY LATSAR CPNS (10)
DIARY LATSAR CPNS (11)
DIARY LATSAR CPNS (12)
DIARY LATSAR CPNS (13)
DIARY LATSAR CPNS (14)
DIARY LATSAR CPNS (15)
DIARY LATSAR CPNS (15)
DIARY LATSAR CPNS FINAL